Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Penyusunan kurikulum Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana berpedoman pada:

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Relajar Mahasiswa;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

MATA KULIAH

I. Matakuliah Wajib Program Studi ( 9 SKS )   

No

Mata Kuliah

SKS

SMT

1.

2.

3.

 Filsafat Ilmu

Teori Hukum

Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi

3

3

3

I

I

I

  

II. Matakuliah Pilihan ( 4 SKS)

No

Mata Kuliah

SKS

SMT

A. Hukum Pemerintahan 

1.Hukum Penyelenggaraan

Kekuasaan Negara

2.Kebijakan Pemerintah &

Negara Hukum

 

 

2

 

2

 

 

II

 

II

B. Hukum Dan Masyarakat

1.Hukum dan

Perkembangan Sosial

2.Rekonseptualisasi

Hukum Adat

 

 

2

 

2

 

 

II

 

II

C. Hukum Pariwisata

1.Hukum dan Kepariwisa-

taan

2.Hukum Bisnis Kepariwi-

sataan Nasional dan

Internasional

 

 

2

 

 

2

 

 

II

 

 

II

III. Matakuliah Penunjang disertasi(4 SKS)

No

Mata Kuliah

SKS

SMT

A. Dua (2) mata kuliah di

tentukan oleh promotor

masing – masing2

II

IV. Penulisan Disertasi (30 SKS )

No.

Kegiatan

SKS

SMT

1.

2.

3.Penulisan Proposal

Penelitian lapangan/

perpustakaan

Penulisan Akhir Disertasi

Total SKS5

10

15

47III-VI

III-VI

V

I. MATA KULIAH WAJIB

 1. Filsafat Ilmu (3 SKS)

   Mata kuliah ini memberikan pemahaman menadalam kepada mahasiswa tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar penalaran logis dalam memperoleh pengetahuan ilmiah melalui metode keilmuan dengan perangkat pradigma, sehingga dapat digunakan  mengenali dan mendalami metode dalam penelitian hukum.

   Perkuliahan, mencakup: fondasi pengetahuan ilmiah berdasar aliran pemikiran rasional dan empirikal, pengembangan berfikir deduktif dan induktif, pengaruh intuisi dan commonsence dalam ilmu hukum (berpikir yuridis); proseses-proses keilmuan, struktur pengetahuan ilmiah; ilmu, teknologi dan budaya; silogisme berpikir, dimensi filsafat ilmu (ontologi, epistemologi dan aksiologi).

 2.  Teori Hukum

   Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam perkembangan pemikiran tentang hukum yang dipengaruhi oleh aliran-aliran filsafat hukum,  yang berguna  dalam melakukan klsasifikasi teori hukum, sehingga bermanfaat dalam merumuskan masalah penelitian hukum serta merupakan pisau analisis dalam memecahkan masalah dalam membangun konsep baru dan membangun teori hukum.

   Perkuliahan  mencakup: konsep dari dan dalam hukum merupakan lanjutan ajaran hukum umum, hubungan hukum dan logika, metode ilmu hukum dogmatik, metode pembentukan dan penemuan hukum, kritik ideologi hukum. Kategorisasi teori hukum, teori hukum klassik, teori hukum modern, dan teori hukum post modern.

 3.  Metoda Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi (3 SKS)

 Matakuliah ini memberikan pemahaman mendalam mengenai metodologi penelitian dan bagaimana menulis disertasi hukum baik dalam penelitian hukum normatif (doctrinal research atau legal research) maupun penelitian hukum empirik (sociolegal research).

 Perkuliahan mencakup: pemahaman metode ilmiah penelitian hukum normatif dan emipirik, pendekatan penelitian filosofis, yuridis, sosiologis dalam penelitian interdisipliner; dan simulasi/seminar penyusunan usulan penelitian sesuai “rancang bangun” penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris.

II. MATA KULIAH PILIHAN

1. Hukum Penyelenggaraan Kekuasaan Negara (Legal Implemantion of State Power) (2 SKS).

  Mata kuliah ini memberikan pemahan kritikal untuk menganalisis penyelenggaraan kekuasaan negara dalam dimensi doktrin konstitusi dan konstitualisme menurut teori konstitusi dan hukum konstitusi.

   Perkuliahan mencakup: check and balances dalam doktrin konstitusi dan konstitualisme; Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam model  parlementer dan model konstitusional menurut sistem presidensial. Tolok ukur penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan akibat hukumnya menurut doktrin konstitusi dan konstitualisme.

2. Kebijakan Pemerintah dan Negara Hukum (Government Policy and Rule of law) (2 SKS)

 Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang kebijakan pemerintah yang memiliki dimensi pada pencapaian tujuan (goal attainment) dan pada dimensi lain mengabaikan hak-hak hukum waga negara dan hak-hak sosial masyarakat.  Di lain pihak negara hukum, memiliki dimensi “jaminan perlindungan terhadap Ham, sehingga diperlukan  pemikiran kritikal untuk  memahami kebijakan pemerintah (government policy) dalam konteks perkembangan tipe dan teori negara hukum.

      Perkuliahan  mencakup: Legalitas kebijakan ekonomi dan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (general principal of proper administration); Standar setting dan monitoring terhadap kebijakan pemerintah dalam negara hukum; dan  pertanggungjawaban  kebijakan pemerintah dalam negara hukum.

 3. Hukum dan Perkembangan Sosial (Law and Social Development) (2 SKS)

   Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam doktrin-doktrin yang  membahas tatanan hukum masyarkat dalam tendensi –tendensi perubahan sosial-budaya ke arah hukum modern-post modern

     Perkuliahan mencakup: Perkembangan hukum dan evolusi sosial;  Teori-teori kontemporer tentang hukum dalam masyarakat (Donald Black, Roberto Mangambera Unger, dan Adam Podgorecki); Perkembangan pemikiran Hukum Indonesia dalam pembangunan hukum nasional (Periode Pasca Kemerdekaan (1945-1960, Periode Transisi 1960- 1970; Periode Orde Baru, 1970-1997, Era Reformasi orientasi pembangunan hukum nasional millennium ke-3).

4. Rekonseptualisasi Hukum Adat (Reconseptualisation Of Adat Law) ( 2 SKS)

 Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan kemampuan menganalisis jastifikasi filosofi hukum adat dalam proses politik hukum nasional  dan pembangunan/pembaharuan hukum nasional.

Perkuliahan mencakup: Sifat dan Corak Hukum Adat, Kedudukan Hukum Adat dalam Falsafah Negara Pancasila; Faktor-faktor yang mempengaruhi proses percepatan perubahan Hukum Adat, dan telaah revitalisasi Hukum Adat.

 5.Hukum  dan Kepariwisataan (Law and Tourism)  (2 SKS)  

 Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan kemampuan menganalisis perkembangan asas, aturan hukum dan institusi kepariwisataan baik dalam UU Kepariwisataan Nasional maupun Konvensi-konvensi internasional di bidang kepariwisaaan dalam putaran GATT/WTO, dan The UN WTO Global Code of Etics.

 Perkuliahan mencakup: pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development), pengaturan kepariwisataan dalam ranah internasional melalui konvensi dan soft-law, dan keamanan, kesehatan dan lingkungan dalam konteks HAM.

 6. Hukum Bisnis Jasa Kepariwisataan Nasional dan Internasional (Law of Bussiness and Trade of Tourism National and International) (2 SKS)

 Mata Kuliah ini  memberikan pemahaman dan kemampuan menganalisis doktrin-doktrin dan kebiasaan-kebiasaaan dalam dimensi nasional dan internasional globalisasi perdagangan dan perkembangan jasa kepariwisataan.

        Perkuliahan mencakup: pengaruh globalisasi terhadap perkembangan jasa kepariwisataan, pengaturan perdagangan dan jasa kepariwisataan dalam dimensi WTO (GATS, TRIMS,TRIPS), dan penyelesaian sengketa jasa kepariwisataan dalam dimensi dispute sttlement body WTO.

Advertisements